Anggaran TPP, TC, dan TBK PNS Dipotong, T. Sukandi: Nafsu Serakah Dewan Asel Telah Menutup Pikiran Waras, Empati dan Hati Nurani

Rameune.com - 4 May 2021
Anggaran TPP, TC, dan TBK PNS Dipotong, T. Sukandi: Nafsu Serakah Dewan Asel Telah Menutup Pikiran Waras, Empati dan Hati Nurani
  Rameune.com
Bagikan:

Rameune.com, Aceh Selatan – Kondisi saat ini bangsa Indonesia dihadapi berbagai krisis termasuk dampak dari covid19 yang belum berakhir. Begitu juga perilaku elit negeri ini yang bergaya hidup mewah dan konsumtif, sehingga berimbas pada tindakan kolusi, nepotisme dan korupsi yang merugikan negara.

Salah salah elit tersebut adalah anggota dewan yang seharusnya penjelmaan dari kepentingan rakyat, namun saat ini tingkah laku mereka lebih banyak menguntungkan kepentingan pribadi ketimbang rakyat, kata T. Sukandi yang juga mantan anggota dewan partai PDI-Perjuangan Aceh Selatan

Trias Politika Motesquieu tentang kekuasaan Eksekutif, Legislatif & Yudikatif bahwa, Negara berbentuk Republik (pasal 1 ayat 1 UUD 1945) pemahamannya secara harpiah berdasarkan kaedah tata bahasa Indonesia yang baik bahwa, negara ini dibentuk atas kepentingan orang banyak.

Pengejawantahannya secara demokrasi adalah Bupati Aceh Selatan dipilih berdasarkan suara terbanyak dan anggota DPRK Aceh Selatan dipilih berdasarkan suara terbanyak di masing-masing dapil, maka semestinya dan sepantasnya berpihak atas kepentingan rakyat.

Lebih khususnya keberadaan wakil rakyat pada saat covid 19, dimana mereka harus bisa menghidupkan ekonomi rakyat, bukan malah mencari tambahan tunjangan hidup dengan berbagai dalih akal bulus dengan memangkas anggaran untuk memenuhi nafsu keserakahan, ucap T. Sukandi di Kantor Bupati setempat Selasa (04/05/2021).

Baca Juga:  Peneliti UGM Kunjungi Kabupaten Bangka, Bupati Bangka Sambut Langsung Kehadiran Rombongan Dari UGM

Lanjut Sukandi, Bupati punya kekuatan penuh dan sama dengan 30 orang anggota dewan yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Maka dari itu legislatif harus memikirkan nasib orang banyak bukan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, ujar T. Sukandi.

Bila diukur berdasarkan hukum tata negara Bupati Aceh Selatan (Kepala Eksekutif) kekuatannya sama dengan 30 orang anggota DPRK Aceh Selatan (Legislatif), dan bila Bupati didukung oleh partai PNA sebagai praksi terbesar berpihak pada kepentingan orang banyak, maka tidak mungkin terjadi pemotongan uang TPP (tambahan penghasilan pegawai).

Jika praksi partai PNA terlibat menyetujui pemangkasan anggaran TPP termasuk anggaran TC, TBK dan lainnya, maka layak disebut dengan kata serakah karena tidak berpihak pada orang banyak, tegas Sukandi

Dengan demikian nasib Pegawai Negri Sipil (PNS) Aceh Selatan akan terabaikan, maka Bupati sudah menyimpan bom waktu yang pada saatnya nanti bom itu akan meledak di pilkada, tutur T. Sukandi.

Ternyata WTP hanya dijadikan topeng belaka untuk menutup pengelolaan keuangan daerah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Artinya pengelolaan keuangan cukup transparan, akan tetapi tidak akuntabel yaitu tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum positif yang sifatnya edukatif dan konstruktif.

Gaji Bupati Aceh Selatan berkisar Rp. 7 juta rupiah, maka lanjut T. Sukandi dengan demikian gaji DPRK juga diusulkan sama dengan gaji Bupati Rp 7 juta rupiah, tapi kenyataan DPRK Aceh Selatan kalau tidak salah gajinya lebih kurang 16 juta rupiah, mohon dikroscek kembali kata Sukandi.

Baca Juga:  Babel Kejar Target Pengunaan katalog Babel

Anggaran untuk 30 anggota DPRK Aceh Selatan dalam 1 tahun mencapai Rp 10 miliar rupiah, maka rata-rata dewan membawa pulang uang setiap bulan sejumlah Rp. 25 juta (gaji dan tunjangan lainnya) belum termasuk dana aspirasi Rp. 800 juta – 1 miliar setiap tahunnya. Kondisi ini merupakan cerminan nafsu serakah anggota DPRK Aceh Selatan telah menutup pikiran warasnya dan sudah kehilangan empati dan hati nurani, cetus T. Sukandi.

Selanjutnya, Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran dinilai lebih memilih mempertahankan SPPD Dewan ketimbang TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) untuk 6 ribu lebih PNS di Kabupaten Aceh Selatan.

Seharusnya Bupati Aceh Selatan Tgk Amran tidak memihak kepada anggota dewan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan nasib 6 ribu lebih PNS di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang bekerja untuk pemerintah daerah selama ini. Jelas Sukandi.

Jika ini jadi dilakukan Bupati Aceh Selatan Tgk Amran, maka akan berdampak pada kinerja PNS di pemerintahannya, pasalnya tidak ada satupun PNS di Kabupaten penghasil pala yang tidak mengambil kredit di Bank, ujar T. Sukandi.

Baca Juga:  Pemerintah Aceh Tetap Lanjutkan Proyek Multiyears, FPA : "DPRA Kehilangan Jati Diri"

Intinya para PNS lingkungan Pemkab Aceh Selatan telah berhutang kepada Bank dan mereka sangat berharap kepada Pimpinan Daerah agar anggaran untuk TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) jangan sampai dipotong atau tidak dibayarkan lagi.

Dan kabarnya Pemkab Aceh Selatan akan memberlakukan penghentian pembayaran anggaran TPP (tambahan penghasilan pegawai) itu pada bulan Juni tahun ini, bila ini dipaksakan oleh pimpinan daerah akan berdampak negatif pada kinerja PNS karena tidak ada lagi yang diharapkan dari Pemkab sebagai jasa tambahan, otomatis para PNS akan banyak bekerja di luar ketimbang di kantor demi mendapatkan tambahan.

Pimpinan daerah Aceh Selatan agar anggaran TPP, TC, dan TBK tidak dipotong untuk menutupi refocusing dan lebih baik anggaran proyek fisik dan SPPD Dewan saja yang dipangkas untuk menyelamatkan 6-7 ribuan PNS dilingkungan Pemkab Aceh Selatan, cetus Sukandi.

“Demi keadilan sebaiknya Bupati Tgk Amran meninjau kembali kebijakan yang akan diterapkan pada bulan Juni yang akan datang. Lebih baik menyelamatkan 7 ribu PNS, daripada 30 anggota dewan dengan anggaran SPPD mencapai 5 milyar yang kabarnya tidak dipangkas menutup repocusing”, ujar Sukandi.

Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Aceh Selatan Tgk Amran belum bisa dikonfirmasi karena sedang berdinas di luar kota.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar