Bener Meriah, (rameune.com) – Massa yang tergabung dalam Aliansi Bersama untuk Masyarakat Bener Meriah (ABuYA-BM) yang saat itu menggelar aksinya di gedung sekretariat DPRK Bener Meriah, Aceh pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020.
Untuk kedua kalinya mereka menuntut dan mendesak Ketua DPRK Bener Meriah Mohd Saleh dan anggota legislatif lainnya untuk memfasilitasi serta segera mendesak pemerintah daerah bener meriah dalam merealisasikan janji-janji Bupati pada saat kampanye pemilu pada tahun 2017.
Tuntutan Aliansi Bersama Rakyat Bener Meriah, diantaranya ;
-Mendesak Bupati Sarkawi untuk merealisasikan janji-janji beliau pada kampanye pemilu tahun 2017.
-Meminta DPRK Bener Meriah membentuk Pansus untuk program taman harmoni.
-Meminta transparansi penggunaan dana covid-19 yang bersumber dari APBK.
-Meminta keseriusan Pemerintah Daerah Bener Meriah untuk penanganan Covid-19.
-Meminta keseriusan Pemerintah Daerah Bener Meriah dalam menangani persoalan perekonomian di tengah pandemi Corona.
– Meminta pertanggungjawaban Pemda Bener Meriah terkait adanya gelombang Tenaga Kerja yang masuk ke Bener Meriah dari Zona Merah.
-Mendesak pemerintah daerah untuk memberdayakan pengusaha lokal yang ada di bener meriah.
-Meminta Pemerintah Daerah Bener Meriah untuk bertanggungjawab atas kebijakan Bupati Bener Meriah yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat, seperti bantuan BLT dan Ketahanan Pangan.
-Bahkan, meminta Bupati Bener Meriah harus mempertanggungjawabkan pernyataan pengunduran diri dari jabatannya pada pelaksanaan perayaan shalat Idul Fitri 1441 H, yang terindikasi melanggar UU yang jelas merugikan masyarakat.
-Mendesak DPRK Bener Meriah untuk menggunakan haknya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat untuk memperoleh jabatan atas persoalan-persoalan diatas.
Menanggapi dari tuntutan ABuYA-BM, Ketua DPRK Bener Meriah Mohd Saleh saat di konfirmasi media ini,11/6/2020 di ruang kerjanya. Ketua Dprk menjelaskan, pihak legislatif sendiri sudah melayangkan surat pemberitahuan pada hari Selasa 9 Juni 2020 kepada pihak Eksekutif untuk segera menanggapi tuntutan tersebut.
“Besok Jumat (12/6/2020), pihak Aliansi Bersama untuk Masyarakat Bener Meriah (ABuYA-BM) akan beraudensi dengan pemerintah daerah di gedung sekretariat DPRK Bener Meriah. Dan perlu diketahui lanjut Mohd Saleh, pihak Legislatif sendiri hanya sebagai fasilitator dalam audensi itu,” terang Mohd Saleh, Kamis (11/6/2020) .
Kemudian terkait pasca New Normal pihak Legislatif meminta kepada Pemda agar menyarankan kepada Aliansi Bersama Masyarakat Bener Meriah untuk mematuhi protokol kesehatan penangganan Covid-19, dengan memakai masker dan juga berjaga jarak, pintanya.
Pantauan media ini, tampak Plh Bupati Bener Meriah Haily Yoga bersama para Asisten serta beberapa SKPK yang terkait mengelarkan rapat tertutup di ruang Asisten II, dan dilanjutkan di dalam ruang Sekda Mengenai perihal Massa yang akan berorasi pada Jum’at besok.
Berselang beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 13.33.wib Plh Bupati Haily Yoga keluar dari ruangan yang di dampingi para Asisten dan beberapa Kepala Dinas, yakni Kadis BPBD Khaidir, Kepala BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset) Arman SE, MM, serta Beberapa SKPK terkait lainnya.
Setelah menggelar rapat tertutup, sembari meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa, Plh Bupati Haily Yoga sempat di konfirmasi media ini terkait aksi tuntutan ABuYA-BM besok (Jumat-Red) dirinya menyampaikan, “sebentar kami ke gedung dewan untuk membahas audensi tuntutan Massa ini dengan pihak legislatif,terang Haily Yoga.
Tak sampai disitu saja, media ini menelusuri apa saja pembahasan yang di gelar oleh pihak Eksekutif dan Legislatif dalam rapat tertutup itu melalui Mohd Saleh selaku Ketua DPRK.
Didalam ruangan pimpinan DPRK Bener Meriah Mohd Saleh, rapat tertutup itu digelar yang juga tampak hadir beberapa anggota dewan. Seperti Darwinsyah, Abu bakar, Mimija.
Saat di tanyai media ini perihal pembahasan yang digelar secara tertutup itu, pimpinan DPRK Bener Meriah itu menerangkan, ” benar pihak Eksekutif tadi datang ke gedung dewan.” Plh Bupati Haily Yoga datang bersama beberapa Kepala Dinas dan Asisten, mereka hanya berdiskusi tempat saja.
”Maunya pihak Eksekutif audiensi itu digelar diAula Setdakab saja. Jadi kami (Legislatif-red) menyarankan agar sebaiknya audensi itu di gelar di gedung aula DPRK saja. Pihak Legislatif sendiri sebagai dan kamipun telah siap menyediakan tempat, kata pimpinan DPRK Bener Meriah Mohd Saleh.
