KPA: Tak ada tempat untuk terduga korupsi di pemerintahan Aceh.

Rameune.com - February 10, 2021
KPA: Tak ada tempat untuk terduga korupsi di pemerintahan Aceh.
  Rameune.com
Penulis
|
Editor

Rameune.com, Banda Aceh – Beberapa hari lalu sebanyak 147 orang telah mendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh, Rabu (10/02/2021).

Kebijakan Pemerintah Aceh dalam rangka pemenuhan kebutuhan personel, pada tingkatan pejabat pratama/eselon II, melalui mekanisme open bidding yang merujuk pada Permenpan Nomor 11 Tahun 2017 itu sebagai langkah professional dan transparansi, guna menghasilkan kualitas pejabat pratama yang memiliki moralitas dan kapasitas sesuai bidang tugasnya.

Rilis yang diterima media ini, Rahmad Suaq selaku analis pada Koalisi Peduli Aceh (KPA) menyebutkan, kebijakan pemerintah Aceh tersebut sebagai terobosan yang baik.

“Mekanisme yang dilakukan pemerintah Aceh saat ini merupakan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel”, jelasnya.

Walaupun demikian, Rahmad Suaq tetap mengigatkan pemerintah Aceh untuk selektif dalam menempatkan para eselon II ini, sehingga siapa saja yang menduduki posisi ini nantinya benar-benar bersih dari praktek korupsi.

“Jangan proses penyelenggaraan open bidding saat ini hanya menang di “papan nama” saja, sehingga esensinya dilupakan”, tegas Rahmad.

Menurut Rahmad, jangan sampai open bidding ini merefleksikan KKN, sehingga kebijakan ini dapat menyesatkan.

Rahmad menduga, peserta yang disinyalir terlibat korupsi namanya keluar sebagai peserta yang dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi.

Bukan tanpa sebab, dugaan Rahmad tersebut dapat dilihat dari maraknya pemberitaan di berbagai media massa mengenai kasus korupsi Jembatan Kilangan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

Di berbagai media massa tersebut disebutkan adanya dugaan pelaku korupsi dengan inisial R sebagai pengusaha serta M dan S sebagai pejabat di lingkungan PU. Ternyata inisial M dan S ini masih tercatat sebagai peserta yang lulus tahapan seleksi administrasi untuk Pejabat Pratama.

“Kondisi ini dapat memunculkan reaksi negatif masyarakat terhadap pemerintah Aceh”, jelas Rahmad.

Tidak hanya itu, putra asal Abdya ini juga menduga mekanisme open bidding ini tidak lebih dari kebijakan kaleng-kaleng, hanya untuk mengejar pencitraan.

“Ketika posisi eselon II di isi dengan pejabat rakitan dengan rekam jejak tak elok, hanya akan memperpanjang persoalan keuangan negara”, jelasnya lagi.

Oleh karenanya, Rahmad menyarankan bahwa proses penyelenggaraan rekruitmen terbuka untuk pejabat pratama ini dibutuhkan pengawalan yang ketat, agar tidak ada lagi tempat bagi peserta terduga kasus korupsi di Aceh. (Rahmat)