Legislatif Aceh Selatan Dinilai Lemah Syahwat

Rameune.com - 14 February 2021
Legislatif Aceh Selatan Dinilai Lemah Syahwat
  Rameune.com
Bagikan:

Rameune.com, Banda Aceh – Secara konstitusi, DPRK merupakan institusi yang memiliki 3 fungsi utama yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan. Namun, demikian lebih setahun sudah anggota DPRK Aceh Selatan periode 2019-2024 menjabat, tak ada satu produk regulasi pun dihasilkan, kecuali hanya tata tertib dan Qanun APBK, hal ini disampaikan Koordinator Lembaga Pemerhati Parlemen Aceh (LPPA) Muzakir kepada media ini, Minggu (14/02/2021).

Muzakir juga menilai anggota DPRK Aceh Selatan Umumnya lemah syahwat.

Terbukti dengan lemahnya advokasi, menyambung aspirasi, dan menyalurkan informasi kepada rakyat.

Belum lagi mengontrol kebijakan pemerintah daerah, apalagi mereka hendak bersebrangan dengan pemerintah itu sama dengan jauh panggang dari api.

Padahal, merdeka pada umumnya dari 30 anggota dewan umumnya berpendidikan tinggi dan pintar berbisnis. Tapi ketika berbicara rakyat mereka seperti lemah dalam pengetahuan dalam legislasi.

Hal tersebut lanjut Muzakir, menunjukkan mandulnya kinerja parlemen Aceh Selatan, sehingga publik patut menilai bahwa Parlemen Aceh Selatan lemah syahwat dan tinggal kelas.

Menurutnya dari sekian banyak program legislasi (prolega) hampir tak ada yang menjadi sebuah produk hukum.

“Berkali – kali perjalanan dinas dilakukan, bimtek bagi DPRK juga telah dilaksanakan, namun kinerja legislasi tak berjalan sebagaimana mestinya, kita meyakini wakil rakyat kita bukanlah orang yang (tidak sekolah) bahkan didominasi oleh sarjana, dan diwarnai oleh para aktivis muda, namun secara kinerja, satu produk regulasi pun tidak ada, belum lagi fungsi pengawasan dan penganggaran juga terkesan loyo begitu saja,” urainya.

Kondisi itu pula yang menunjukkan kinerja wakil rakyat di daerah berjuluk bumi pala seakan hanya pelengkap penderita.

“Dari aspek regulasi misalkan, secara konstitusi telah diatur selain Raqan usulan/inisiatif eksekutif, juga dibenarkan adanya inisiatif dari legislatif, tentunya dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan kebutuhan daerah”, mbuhnya.

Sebagai contoh Muzakir menyebutkan, dalam rangka penguatan Visi Misi AZAM sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) salah satu yang mesti dioptimalkan adalah kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan PDAM Tirta Naga Tapaktuan yang semakin hari semakin bobrok menejemen nya bisa memicu kebangkrutan perusahaan.

“Semestinya dewan telah melakukan fungsi pengawasan, dan menyimpulkan persoalan, sehingga merekomendasikan langkah-langkah kongkret pembenahan. Misalkan jika persoalan yang dihadapi diakibatkan oleh belum adanya regulasi berupa Qanun ataupun adanya hambatan lainnya secara aturan daerah, maka semestinya Parlemen menginisiasi hadirnya produk hukum berupa Qanun ataupun merevisi Qanun yang sudah ada, jika belum sempurna dan menghambat upaya-upaya kongkret berdasarkan temuan dari pengawasan yang dilakukan”, tambahnya.

Kemudian dilakukannya Assesment kembali Qanun (Perda) yang sudah ada misalnya Qanun RTRW, Qanun penertiban aset daerah,yang jika dirasa belum relevan maka dikaji dan diuji secara substansi dan materi hingga melahirkan Qanun yang update menyujang Pendapatan Asli Daerah.

“Bahkan kalau ada Perbup tentang Ketenagakerjaan, tentang investasi dan lainnya yang dirasa masih lemah boleh dikuatkan atau ditingkatkan menjadi Qanun”, jelasnya.

Pihaknya berharap, sesegera mungkin rekan-rekan DPRK Aceh Selatan mawas diri dan melakukan evaluasi demi mengoptimalkan kinerja sebagai wakil rakyat dalam rangka mewujudkan Aceh Selatan Hebat.

“Hebat atau tinggal kelasnya Aceh Selatan tentunya bukanlah semata-mata bergantung pada eksekutif, namun peran legislatif juga teramat penting dalam mendorong kemajuan Aceh Selatan tercinta”, pungkas mantan Wakil Ketua Umum PAS tersebut politisi muda yang sekarang berkiprah di ibu kota provinsi Aceh. [SS]

Bagikan:

Tinggalkan Komentar