Moratorium Pemekaran dibuka kembali, Komite 1 DPD-RI Akan Jalin Komunikasi Dengan Pemerintah 

Rameune.com - December 1, 2020
Moratorium Pemekaran dibuka kembali, Komite 1 DPD-RI Akan Jalin Komunikasi Dengan Pemerintah 
  Rameune.com
Penulis
|
Editor

Rameune.com – Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) akan kembali melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah terkait pelonggaran moratorium pemekaran daerah. Selasa, 1/12/20

Hal ini tersebut terungkap melalui Ketua Komite 1 DPD-RI Fachrul Razi MIP, dimana wacana duduk bersama akan digelar dalam minggu ini dengan Wakil Presiden KH Maruf Amin untuk membahas usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.

“Kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk mulai melakukan pembukaan moratorium dengan membuka secara bertahap usulan DOB yang sudah masuk dan menjadi kajian di DPD RI,” kata Fachrul Razi di kantornya Komplek Parlemen Jakarta.

Moratorium DOB harus segera dibuka, hal ini dikarenakan permasalahan pemekaran sebagai sebuah solusi pembangunan di daerah sesuai desakan dari masyarakat DOB yang sampai saat ini terus bersuara dan mendesak dibukanya moratorium DOB tersebut. Jelasnya.

Pembukaan moratorium DOB dapat membantu pemerintah pusat dalam hal mempercepat proses pembangunan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan di daerah. Cetus Senator Fachrul Razi

Untuk itu DPD RI mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai kebijakan nasional yang berperan sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia hingga tahun 2025 tegas Fachrul Razi.

“Insya Allah dalam waktu dekat pemekaran DOB akan terealisasi sebagaimana komitmen DPD RI sebagai wakil daerah di parlemen,” tutup Fachrul Razi.

(Sangkar.co)