Mutasi Pejabat Amburadul, GERMASs Nilai Pemkab Aceh Selatan Semakin Nampakkan Kekonyolan

Rameune.com - April 6, 2021
Mutasi Pejabat Amburadul, GERMASs Nilai Pemkab Aceh Selatan Semakin Nampakkan Kekonyolan
  Rameune.com
Penulis
Bagikan:

Rameune.com, Aceh Selatan – Kebijakan mutasi pegawai merupakan salah satu fungsi manajemen sistem kepegawaian negara yang sangat fundamental baik di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah.

Namun,sering kali mutasi pegawai ASN di berbagai instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia banyak menimbulkan berbagai persoalan atau pun masalah.

Sebagai mana diketahui memasuki 3 tiga tahun pemerintah Azam, pemerintah Aceh Selatan masih memicu polemik dalam merotasi birokrasinya, hal ini terjadi pada pelantikan eselon III, dan IV yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 2 April 2021 lalu.

Pasca mutasi berbagai persoalan dalam penempatan eselon menyisakan tanda tanya publik, sehingga menimbulkan penilaian bahwa pemkab Aceh Selatan belum matang dalam merotasi kabinetnya yang telah diselenggarakan oleh pihak BKSDM dan Plt. Sekda Aceh Selatan.

Hal itu dibuktikan pada Dinas Satpol PP dan WH, Syafie Sofyan, SE, dimana sebelumnya menjabat Kasubag Keistimewaan Aceh dan Keagaman pada bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab yang dilantik menjadi Kasie Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Selatan yang saat ini masih dijabat oleh Nasrizal, SE yang tidak mendapatkan promosi atau rotasi.

Hal yang sama juga dialami oleh Kapus Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Cut Fatimah, A.Md.Keb. sebelumnya bertugas sebagai tenaga kesehatan pada UPTD Puskesmas Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur. Anehnya posisi Kapus lama dr. Asri tidak ikut dimutasi oleh BKSDM setempat.

Sementara itu dari desas desus yang ada, didapatkan informasi bahwa pada mutasi tersebut juga terdapat ASN yang telah diundang untuk mutasi lalu urung dilaksanakan, hal ini semakin menampakkan kekonyolan sehingga memicu perdebatan alot digrup platfrom media sosial di Aceh Selatan.

“Mutasi yang baru baru ini terjadi di Aceh Selatan jelas tidak sesuai dengan evaluasi terhadap berbagai persoalan kebutuhan kinerja pegawai , kami menilai mutasi ini menggunakan paradigma lama, yakni mengandalkan patronage system (pengangkatan seorang pegawai berdasarkan atas hubungan pribadi antara pihak yang mengangkat dengan yg diangkat) . Sehingga terkesan tidak memiliki orientasi bahkan mirip seperti isitilah jaman ” mie angoh ikue /gabuek” ujar wakil koordinator Gerakan Masyarakat Aceh Selatan Serumpun (GERMASs) Rizal SH melalui siaran pers rilisnya kepada awak media.

Ia mengatakan instansi pemerintah daerah harus menyadari dan berusaha untuk lebih tanggap dengan berbagai tantangan reformasi birokrasi terutama dalam menciptakan kualitas dan kapabilitas manajemen kepegawaian yang ada, bukan malah menciptakan sebuah kemunduran terstruktur dalam menerapkan kebijakan mutasi pegawai ini.

“Kami ingin pemkab Aceh Selatan dalam hal ini bupati , untuk dapat memimpin dengan serius, jangan ada kesan memimpin dengan cara “kiban galak Tim-S” guna menghindari kekonyolan kekonyolan yang lain di sisa masa jabatan 2 tahun lagi ini,” lanjut Rizal , SH.

Persoalan pasca mutasi Eselon III dan IV ASN Aceh Selatan ini mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan di Aceh Selatan, sebab fundamentalnya sebuah rotasi atau mutasi menjadi tercoreng akibat ketidak becusan penyelenggara itu sendiri yang berdampak pula pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah Aceh Selatan.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar