Pansus DPRK Aceh Selatan Sorot Tajam Eksekutif

Rameune.com - 12 June 2021
Pansus DPRK Aceh Selatan Sorot Tajam Eksekutif
  Rameune.com
Bagikan:

Rameune.com, Aceh Selatan – Panitia khusus (pansus) DPRK Aceh Selatan menemukan adanya sejumlah permasalahan di Kabupaten Aceh Selatan yang perlu segera ditangani pihak eksekutif meliputi minimnya realisasi fasilitas pembangunan hingga persoalan rendahnya pendapatan asli daerah (PAD).

Dari empat pansus DPRK  yang melaporkan hasil penyelidikan di lapangan, berkaitan  LKPJ Bupati Aceh Selatan tahun 2020, keseluruhan pansus menyoroti pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam sidang paripurna DPRK Aceh Selatan tentang LKPJ Bupati Aceh Selatan tahun 2020 di Gedung Dewan di Jalan Syech Abdurrauf as-Singkili Tapaktuan, Jumat, (11/6), secara berturut-turut dimulai dari pansus I sampai IV menyampaikan laporannya.

Baca Juga:  Pelantikan Tuha Peut Kluet Timur Berjalan Lancar dan Sukses serta Terapkan Prokes

Pansus I dibacakan Velly Hidayat,
Pansus II oleh Zamzami yang juga ketua pansus yang membidangi pertanian, perkebunan, perekonomian dan perikanan.

“Banyak fasiltas pasar seperti Pasar Inpres Tapaktuan dan Pasar Meukek masih terbengkalai, sehingga terkesan mubazir dengan anggaran puluhan milyar,” katanya.

Dia juga menyorot pembangunan jalan usaha pertanian dan perkebunan yang tidak bermanfaat seperti di Samadua yang banyak disorot berbagai pihak.

“Pendapatan di sektor pariwisata sangat rendah, sehingga tidak sebanding dengan objek wisata yang dibangun oleh pihak swasta yang mampu menghasilkan pendapatan daerah,” kata Zamzami.

Baca Juga:  Wujudkan Kampus Merdeka, Poltas, Poliven dan PKR Siap Berkolaborasi

Pansus III disampaikan oleh Martunis, dimana pihaknya menyoroti soal uji kir kenderaan bermotor yang belum berfungsi dengan baik.

Demikian pula, tentang kinerja manajemen PDAM Tirtanaga Tapaktuan yang sangat bobrok sehingga perlu dievaluasi termasuk  dan kinerja direkturnya.

Pansus IV dipaparkan oleh Baital Muqaddis, menyoroti Dinas Sosial yang dinilai kurang kordinasi dengan pihak Pansus IV, sehingga tidak mengetahui secara detail program di dinas tersebut.

Baca Juga:  Gelar FGD, BPDP-KS Dukung Peremajaan Sawit Rakyat Sebanyak 500 Ribu Hektar di Aceh

Sidang paripurna DPRK dipimpin Wakil Ketua DPRK Bustami dan dihadiri Plt. Sekdakab Aceh Selatan, para kepala SKPK, Kaban dan Kabag di Setdakab Aceh Selatan.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar