Pemerintah Pusat Tarik Kewenangan Daerah Dalam Mengelola Minerba, Termasuk Aceh

Rameune.com - December 11, 2020
Pemerintah Pusat Tarik Kewenangan Daerah Dalam Mengelola Minerba, Termasuk Aceh
  Rameune.com
Penulis
|
Editor

Rameune.com, Banda Aceh – Pemerintah Pusat menarik kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk Aceh.

Surat dengan nomor 1481/30.01/DJB/2020 ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin,

Dalam surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan, sesuai dengan ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Minerba, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 atau enam bulan sejak UU Minerba mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020 lalu.

Untuk itu, dalam surat tersebut, terhitung sejak 11 Desember 2020, pelayanan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara akan beralih ke pemerintah pusat.

Surat yang ditujukan kepada seluruh gubernur termasuk Aceh menyatakan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perizininan di bidang pertambangan mineral dan batubara juga akan dialihkan ke pemerintah pusat.

Bahkan, pelaksanaan lelang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan WIUP batubara serta pemberian WIUP mineral bukan logam WIUP mineral bukan logam jenis tertentu dan WIUP batuan akan dikelola oleh pemerintah pusat.

Selain itu, pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan, pemberian persetujuan pengalihan saham pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan kewenangan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksanaannya serta UU lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah juga beralih ke pemerintah pusat.

Dalam surat itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta agar seluruh gubernur untuk menyerahkan IUP Eksplorasi dan IUP operasi produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba dan telah terdaftar pada aplikasi minerba one data indonesia (MODI)

Dan sejumlah dokumen yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan minerba dan batubara agar untuk diserahkan kepada pemerintah pusat.

Sumber: www.ajjn.net