Pengusaha Diminta Taati UU, Jika Pekerja Dirugikan LBH – JKA Siap Lakukan Pendampingan

Rameune.com - 3 June 2021
Pengusaha Diminta Taati UU, Jika Pekerja Dirugikan LBH – JKA Siap Lakukan Pendampingan
  Rameune.com
Bagikan:

Rameune.com, Aceh Selatan – Persoalan ketenagakerjaan akhir – akhir ini menjadi isu yang menarik dibicarakan. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mentaati Undang – Undang Ketenagakerjaan dan mengabaikan kewajiban dan hak – hak para karyawan. Menyikapi persoalan tersebut, Lembaga bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA) mengatakan kesiapannya untuk mendampingi para karyawan yang “dikangkaki” hak – haknya tersebut.

Permasaalahan tentang upah pekerja yang jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP) baru – baru ini diketahui terjadi Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana hasil Sidak lapangan yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Aceh Selatan bersama Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Aceh dan BPJS Kesehatan di beberapa SPBU dalam kawasan Aceh Selatan, pada Rabu (02/06/2021).

Direktur LBH-JKA, Muhammad Nasir SH secara lembaga mengapresiasi langkah yang dilakukan Kepala Distransnaker Kabupaten Aceh Selatan, Masriadi S.STP M.Si dan Wasnaker Aceh dan BPJS Kesehatan. Menurutnya, Bupati Aceh Selatan  tepat menempatkan Masriadi sebagai Kepala Distransnaker karena persoalan yang sudah berlangsung 10 tahun lamanya ini baru diketahui setelah Dinas tersebut dipimpin oleh Mantan Kabag Humas Setdakab Aceh Selatan ini.

“Kita sangat terkejut mendengar hasil Sidak tersebut, dimana selama 10 tahun belakangan ini ternyata hak pekerja di Aceh Selatan dibayar tak pantas. Ini merupakan pelanggaran hukum, apalagi hal ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama,” kata Direktur LBH – JKA, Muhammad Nasir, SH, Kamis (4/6/2021).

Menurut Nasir, terkait hak pekerja yang sudah bekerja sebelum disahkannya UU Cipta Kerja ini semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang diantaranya menyebutkan bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) menyatatakan : “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89″.

Selain itu, lanjut Muhammad Nasir, dalam Pasal 185 ayat (1) UUK menyatakan : “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Baca Juga:  Validasi Update CDOB, Aceh Konsisten 4 Kabupaten dan Dua Kotamadya Baru Yang Dimekarkan

“Sehingga berdasarkan bunyi ketentuan di atas, bisa diketahui bahwa perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah upah minimum provinsi sebagaimana ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Direktur LBH-JKA mengaku bahwa pihaknya juga mendapatkan informasi lapangan bahwa bukan hanya pekerja SPBU saja yang mengalami masalah terkait upah tetapi juga dialami oleh para pekerja di Swalayan, Cafe, dan Hotel di Kota Tapaktuan serta beberapa usaha skala besar lainnya yang ada di Aceh Selatan.

“Mereka juga tidak mendapatkan upah yang layak dan jam serta hari kerja yang terkadang berlangsung setiap hari tanpa ada hak libur begitu juga terkait jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja itu terkadang tidak dipenuhi,” ungkapnya.

Jika kendala adalah soal hitam putih terkait perjanjian kerja, lanjut Muhammad Nasir, sebetulnya hal ini telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan yakni Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) menyatakan : “Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan”.

Selanjutnya, tambah Nasir, Pasal 188 UUK menyatakan : “(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.”

Baca Juga:  DPC Pemuda Buddhayana Indonesia (Sekber PMVBI) Akan menggelar Musyawarah Cabang ke II masa Bhakti 2021-2024

“Berdasarkan uraian Pasal 188 UUK Jo Pasal 63 ayat (1) UUK di atas, maka bisa disimpulkan, tindakan perusahaan yang tidak membuat surat pengangkatan bagi karyawan tetap merupakan tindak pidana pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),” jelasnya.

Jika kendala ini dibiarkan, tambah Muhammad Nasir, maka ini sangat merugikan para pekerja dan menguntungkan oknum pengusaha. Karenanya, LBH-JKA berharap Dinas terkait segera mengambil langkah kongkrit terkait hal ini sebisa mungkin jika terdapat pelanggaran segera menindak pelaku usaha tersebut termasuk mempertimbangkan keberlangsungan izin usaha bagi pengusaha yang nakal tersebut.

“Kita berharap kasus ini menjadi catatan bagi kemajuan dunia usaha di Aceh Selatan kedepan karena masalah pekerja ini bukanlah lah main – main ini menyangkut hajat hidup orang. Kami juga mengimbau bagi para pekerja yang merasa dirugikan haknya agar melaporkan ke instansi terkait, jika ada potensi Pidana LBH-JKA sangat siap untuk mendampingi rekan-rekan pekerja dan segera menghubungi kami,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Aceh Selatan bersama Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Aceh dan BPJS Kesehatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa SPBU dalam kabupaten Aceh Selatan, Rabu (2/6/2021). hasil yang ditemukan, ada SPBU yang memberi upah / gaji para pekerja dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Baca Juga:  Kedua Kalinya, MMR Aceh Selatan Gelar Pengajian Spesial

“Miris memang, ada SPBU yang upah pekerja dikisaran Rp 600.000,- sampai dengan Rp 900.000 / perbulan. Ini sangat tidak manusiawi. Selain itu belum adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja (perusahaan) dan ini ada SPBU yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun,” ungkap Kepala Distransnaker Aceh Selatan, Masriadi S.STP M.Si, disela berlangsungnya Sidak tersebut, Rabu (2/6/2021).

Disamping pelangaran – pelangaran dimaksud, lanjut Masriadi, juga ditemukan adanya Perusahaan belum melakukan wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan Undang- Undang No 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan. “Disamping itu tim gabungan juga menemukan adanya Perusahaan yang fasilitas kerjanya sangat tidak memadai, ini sangat berisiko pada keselamatan pekerja,” ungkap Masriadi.

Terkait hal tersebut, lanjut Masriadi, pihaknya akan melakukan pembinaan berkelanjutan agar perusahaan segera berbenah terutama peningkatan kesejahteraan pekerja, sebab menurutnya sangat tidak manusiawi bila upah pekerja cuma Rp 600 sampai Rp 900 ribu dengan fasilitas kerja yang tidak memadai seperti tidak adanya ruang istirahat bagi pekerja wanita, belum adanya penyalur petir, serta pemisahan toilet wanita dan laki-laki.

Lebih lanjut Mantan Camat Sawang ini menyampaikan bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Selatan akan selalu melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala pada perusahaan, dan Pemkab Aceh Selatan concern dalam peningkatkan kesejahteraan para pekerja.

“Karena itu pihaknya menyampaikan kepada pemberi kerja/perusahaan agar patuh dan memperkerjakan pekerja yang notabenenya mayoritas masyarakat Aceh Selatan secara layak dan manusiawi sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh nomor 560/1526/2020 tentang Penetapan upah minimum Propinsi Aceh Tahun 2021,” tegas Masriadi.

Sementara itu, Wasnaker Aceh Korwil Barat Selatan, Rizal Sagala SP menyampaikan akan mengevaluasi terkait kepatuhan perusahan terhadap aturan ketenagakerjaan dan melakukan pembinaan dalam bentuk nota pemeriksaan pertama yang harus ditindak lanjuti oleh perusahaan dimaksud.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar