Sukandi : DPRK Aceh Selatan Jangan Hanya Mampu Sorot Kinerja Bupati, Fungsi Dewan Apa Sudah Jalan?

Rameune.com - 20 June 2021
Sukandi : DPRK Aceh Selatan Jangan Hanya Mampu Sorot Kinerja Bupati, Fungsi Dewan Apa Sudah Jalan?
  Rameune.com
Bagikan:

Rameune.com, Aceh Selatan – Sukandi meminta kepada seluruh masyarakat Aceh Selatan untuk berani bersuara agar generasi Aceh Selatan selamat dari mental korupsi. Hal ini dikatakannya kepada Rameune.com, Minggu (20/06/2021).

Menurut Sukandi, perihal tersebut muncul atas dasar temuan panitia khusus (Pansus) DPRK Aceh Selatan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Selatan yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Aceh Selatan pada (11/6) lalu, diantaranya;

1. Terbengkalainya Pembangunan Fasilitas Pasar
2. Pembangunan jalan usaha pertanian dan perkebunan yang tidak bermanfaat
3. Pendapatan di sektor pariwisata sangat rendah
4. Uji kir kendaraan bermotor yang belum berfungsi dengan baik
5. Peningkatan Kinerja Dinas Sosial.

Baca Juga:  Kebakaran Di Kedai Runding, HMI Tapaktuan Turun Aksi Galang Dana

“Apa solusi yang ditawarkan dari masalah tersebut?” apakah DPRK berani memangkas anggaran untuk efesiensi dan efektifitas APBK Aceh Selatan kedepan?” Tanya Sukandi.

Meskipun DPRK berhasil menyorot LKPJ Bupati Aceh Selatan, namun DPRK Aceh Selatan juga harus siap disorot balik karena sorotannya tidak memberikan solusi,” kata Sukandi.

Berapa jumlah anggaran DPRK Aceh Selatan yang dikelola?, berapa realisasi dan rinciannya?, untuk apa saja anggaran yang 10 Miliar di tahun 2020. Dimana DPRK gunakan supaya seimbang yaitu DPRK mengontrol pemerintah dan kita sebagai rakyat mengontrol DPRK karena semua dana pembangunan itu bersumber dari kristalisasi keringat rakyat, jelasnya.

Baca Juga:  Pemerintah Aceh Tak Mampu Benahi Jalan Lintas Kampung Beusar Blang kejeren, muspika Ranto Peureulak Turun Tangan

“Berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, DPRK mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRK sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya.” Terang Sukandi.

“DPRK itu mempunyai hak legislasi untuk membuat aturan atau qanun, apakah qanun tentang pengutipan pajak apapun yang dilakukan oleh badan, kantor & dinas itu sudah disiapkan DPR?”, tanya Sukandi.

Baca Juga:  Kapolres Aceh Selatan Tinjau  Vaksinasi di Gampong Hilir

“Dan terkait kewajiban budgetting dan controling apakah sudah objektif dan konstruktif, serta tidak diskriminatif dalam rasionalitasasinya dibadan anggaran (Banggar)”, cetusnya.

Terakhir, Sukandi mengingatkan bahwa DPRK mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar