Upah Dibawah UMP, LBH – JKA Meminta Pemerintah Aceh Selatan Tindak Tegas Pengusaha Nakal

Rameune.com - 3 June 2021
Upah Dibawah UMP, LBH – JKA Meminta Pemerintah Aceh Selatan Tindak Tegas Pengusaha Nakal
  Rameune.com
Bagikan:

Rameune.com, Aceh Selatan – Permasaalahan tentang upah pekerja yang jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana hasil Sidak lapangan yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Aceh Selatan bersama Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Aceh dan BPJS Kesehatan di beberapa SPBU dalam kawasan Aceh Selatan, Rabu (02/06/2021) mendapat tanggapan dari Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA).

LBH-JKA mengapresiasi langkah yang dilakukan Kepala Distransnaker Kabupaten Aceh Selatan, Masriadi S.STP M.Si dan Wasnaker Aceh dan BPJS Kesehatan. “Kita sangat terkejut mendengar hasil Sidak tersebut, dimana selama 10 tahun belakangan ini ternyata hak pekerja di Aceh Selatan dibayar tak pantas,” kata Direktur LBH – JKA, Muhammad Nasir, SH, Kamis (4/6/2021).

Menurut Nasir, ini merupakan pelanggaran hukum apalagi hal ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Sebab terkait hak pekerja ini semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang diantaranya menyebutkan bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) menyatatakan:
“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89″.

Selain itu, lanjut Muhammad Nasir, dalam Pasal 185 ayat (1) UUK menyatakan:
“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

“Sehingga berdasarkan bunyi ketentuan di atas, bisa diketahui bahwa perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah upah minimum provinsi sebagaimana ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Direktur LBH-JKA mengaku bahwa pihaknya juga mendapatkan informasi lapangan bahwa bukan hanya pekerja SPBU saja yang mengalami masalah terkait upah tetapi juga dialami oleh para pekerja di Swalayan, Cafe, dan Hotel di Kota Tapaktuan serta beberapa usaha skala besar lainnya yang ada di Aceh Selatan.

“Mereka juga tidak mendapatkan upah yang layak dan jam serta hari kerja yang terkadang berlangsung setiap hari tanpa ada hak libur begitu juga terkait jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja itu terkadang tidak dipenuhi,” ungkapnya.

Jika kendala adalah soal hitam putih terkait perjanjian kerja, lanjut Muhammad Nasir, sebetulnya hal ini telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan yakni Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) menyatakan:
“Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan”.

Selanjutnya, Pasal 188 UUK menyatakan:
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

“Berdasarkan uraian Pasal 188 UUK Jo Pasal 63 ayat (1) UUK di atas, maka bisa disimpulkan, tindakan perusahaan yang tidak membuat surat pengangkatan bagi karyawan tetap merupakan tindak pidana pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),” jelasnya.

Jika kendala ini dibiarkan, tambah Muhammad Nasir, maka ini sangat merugikan para pekerja dan menguntungkan oknum pengusaha. Karenanya, LBH-JKA berharap Dinas terkait segera mengambil langkah kongkrit terkait hal ini sebisa mungkin jika terdapat pelanggaran segera menindak pelaku usaha tersebut termasuk mempertimbangkan keberlangsungan izin usaha bagi pengusaha yang nakal tersebut.

“Kita berharap kasus ini menjadi catatan bagi kemajuan dunia usaha di Aceh Selatan kedepan karena masalah pekerja ini bukanlah lah main – main ini menyangkut hajat hidup orang. Kami juga mengimbau bagi para pekerja yang merasa dirugikan haknya agar melaporkan ke instansi terkait, jika ada potensi Pidana LBH-JKA sangat siap untuk mendampingi rekan-rekan pekerja dan segera menghubungi kami,” pungkasnya.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar