Waduh! Herman Deru Serang Balik Mendagri Soal Covid-19

Rameune.com - May 4, 2021
Waduh! Herman Deru Serang Balik Mendagri Soal Covid-19
  Rameune.com
Bagikan:

Rameune.com, Jakarta – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, membantah klaim dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, terkait tingginya angka kasus COVID-19.

Menurut Deru, Sumsel masih berada di luar daftar 10 daerah dengan tingkat sebaran kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. “Sumsel ini provinsi tidak tertinggi. Kita ini ranking 14 kasus COVID-19,” ungkap Deru di Palembang, Senin (3/5/2021) seperti di lansir idntimes.

Sebelunnya Mendagri Tito Karnavian sempat menyentil soal tingginya angka Covid di Sumsel. “Saya menilai belum ada PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di Sumatera Selatan,” ucap Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian kala mengunjungi Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (2/5/2021)

Menurut Tito, Hal ini terlihat dari aktivitas masyarakat di Kota Palembang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Di Palembang, kafe dan restoran masih tetap buka hingga lebih pukul 22.00 WIB, pasar masih ramai dan warga berkerumun di situ. Bahkan, masih banyak acara pernikahan yang tamunya tidak memakai masker.

“Padahal di kota-kota lain seperti Jakarta atau Bandung, tidak ada lagi restoran yang buka di atas pukul 22.00 WIB,” ucapnya.

Situasi ini terjadi karena tidak adanya koordinasi antarinstansi terkait sehingga tidak tercipta konsep penanganan pandemi  yang tegas. “Tidak ada skenario siapa berbuat apa sehingga semua kegiatan berjalan secara auto pilot,” ujar Tito.

Padahal koordinasi antara instansi seperti Pemda, TNI/Polri, organisasi dan tokoh masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan PPKM bisa optimal mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat rukun tetangga. Tidak optimalnya PPKM berbasis mikro di Sumatera Selatan itu berdampak pada buruknya performa Sumatera Selatan dalam penanganan pandemi. Ini terlihat dari empat indikator pandemi di Sumsel yang sebagian besar menunjukan tren negatif.

Tingkat kesembuhan misalnya, Sumsel hanya mencatatkan tingkat kesembuhan sekitar 87,7 persen, lebih rendah dibanding angka nasional sekitar 91,3 persen. Sementara angka kematian sekitar 4,7 persen lebih tinggi dibanding nasional sekitar 2,7 persen.

Adapun dari 1.600 tempat tidur yang tersedia di Sumsel, sekitar 59 persen diantaranya, sudah terisi oleh pasien Covid-19. Angka ini jauh lebih tinggi dari sebagian besar wilayah di Indonesia yakni di bawah 30 persen. “Ini menandakan kurangnya pencegahan sehingga banyak yang tertular,” katanya.

Bahkan untuk di Palembang tingkat keterisian tempat tidur mencapai 65 persen atau mendekati standar maksimal yakni 70 persen. “Sumsel sudah lampu kuning dan ini perlu menjadi perhatian.” ucapnya.

Masalah ini juga sempat diutarakan Presiden Joko Widodo ketika menggelar rapat penanganan Covid-19 bersama seluruh kepala daerah di  Indonesia, Rabu (28/4/2021).

“Saya kaget ketika Sumsel menjadi rangking satu untuk tingkat penularan tertinggi dan  keterisian tempat tidur. Sebagai putra daerah adalah kewajiban saya untuk menyampaikan hal ini,” ujar Tito.

Kondisi ini harus segera diantisipasi dengan langkah pendisiplinan yang ketat  dalam melaksanakan PPKM berbasis mikro secara lebih optimal.

Misalnya, untuk kegiatan di restoran atau di kafe harus dibatasi. Keterisian maksimal hanya 50 persen dari kapasitas dan tidak boleh beroperasi di atas pukul 22.00 WIB ,

Kegiatan keagamaan atau acara lain harus dibatasi tidak boleh lebih dari 50 persen dari kapasitas ruangan. Jika hal itu dibiarkan maka dapat mengundang kerumunan. “Jika ada yang melanggar segera tindak tegas, baik peringatan, kalau perlu diberikan tindak pidana ringan (tipiring),” ujar Tito.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Tito, perlu keterlibatan semua pihak bahkan hingga ke tingkat rukun tetangga. Sumsel perlu berkaca dari beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan yang mampu menekan covid-19 dengan angka kematian 1,9 persen dan tingkat kesembuhan mencapai 97 persen atau Bali yang melibatkan para pecalang dalam melaksanakan PPKM berbasis mikro. Mereka bertugas mendeteksi para pendatang dan melakukan karantina jika ada yang positif atau belum melakukan tes.

“Selain itu juga Nusa Tenggara Barat yang setiap desanya sudah menerapkan PPKM berbasis mikro dengan menyediakan ruang karantina dan juga pusat pelayanan kesehatan. “Saya harap Sumsel bisa melihat penanganan yang sudah dilakukan di daerah-daerah lain,” pungkasnya.

(Albar) 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar